Jakarta (JM) — Pemerintah Kabupaten Boalemo mulai memetakan potensi sektor pertaniannya untuk masuk dalam rantai pasok energi terbarukan nasional. Langkah ini menyusul keikutsertaan Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol yang digelar Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama 44 kepala daerah lainnya tersebut, pemerintah pusat memaparkan rencana ambisius untuk mempercepat produksi bahan bakar nabati, termasuk target campuran bioetanol pada bensin hingga kadar E20. Untuk menopang target tersebut, dibutuhkan penyiapan lahan seluas 2 juta hektare secara nasional—dengan alokasi khusus komoditas tebu mencapai 700 ribu hingga 1 juta hektare—selain pengembangan komoditas singkong dan jagung.
Bagi Kabupaten Boalemo, agenda ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mendongkrak nilai tambah hasil bumi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Program ini tidak hanya soal ketahanan energi, tetapi bagaimana komoditas pertanian kita memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berdampak langsung bagi pendapatan petani,” ungkap Lahmuddin usai rapat koordinasi.
Meski menyambut antusias program tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan tidak ingin terburu-buru tanpa perhitungan matang. Lahmuddin menekankan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian komprehensif terkait kesesuaian lahan, ketersediaan bahan baku, hingga jaminan bahwa program ini tidak akan mengganggu ketahanan pangan masyarakat setempat.
“Kami tidak ingin Boalemo hanya menjadi daerah penonton atau sekadar penerima program. Potensi lokal harus dipetakan secara akurat agar ketika kita masuk dalam proyek strategis nasional ini, daerah benar-benar siap dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Boalemo akan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian guna menyelaraskan peta potensi agraria daerah dengan standar industri pengolahan bioetanol yang tengah dirancang pemerintah pusat. (JM)
























