NASIONAL (JM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat di Indonesia melalui program sertipikasi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/9/2025).
Ossy menyebut Sumatra Barat memiliki kekhususan dalam pengelolaan tanah karena keberadaan tanah ulayat. Saat ini terdapat 51 bidang tanah ulayat seluas 3.037 hektare yang tengah diproses sertipikasinya. “Upaya ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, pada April 2025 lalu Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama Wamen Ossy telah mengunjungi Sumatra Barat untuk melakukan sosialisasi tanah ulayat. Sosialisasi kemudian dilanjutkan di seluruh kota/kabupaten di provinsi tersebut.
Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan secara simbolis 10 sertipikat tanah. Total ada 129 sertipikat yang dibagikan, terdiri dari 107 Sertipikat Hak Milik, 18 Sertipikat Hak Pakai, dan 4 Sertipikat Wakaf. Penerima berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Pariaman.
Menko AHY menyebut sertipikasi tanah ulayat menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. “Saya bersama Menteri ATR Nusron Wahid dan Wamen ATR Ossy Dermawan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat ini,” kata AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Sumatra Barat Teddi Guspriadi, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Barat. (*)
