Home / BPN

Rabu, 8 Juli 2026 - 19:15 WITA

Kantah Boalemo dan BPKH Gorontalo Gelar Koordinasi Data Inver PPTKH

BOALEMO (JM) – Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Boalemo melaksanakan kegiatan koordinasi data inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PPTKH) pada Senin (6/7). Agenda ini diselenggarakan secara kolaboratif bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo.

Kegiatan tersebut difokuskan untuk menyelaraskan data sekaligus memperkuat validasi informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah yang areanya berada di dalam kawasan hutan. Langkah koordinatif ini dinilai strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan, khususnya yang berkaitan erat dengan objek reforma agraria.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan dapat tercipta kesamaan persepsi serta keakuratan data yang kuat. Hasil dari koordinasi ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan serta penetapan tindak lanjut yang tepat ke depan.

Upaya tersebut juga berjalan beriringan dengan target pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat luas. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Rakor Bersama Pemda NTB, Menteri Nusron Sebut Integrasi Data Tanah dan Pajak Bisa Dongkrak PAD hingga 300%

BPN

Pasca Libur Lebaran, Kantah Boalemo Gelar Apel Perdana: Momentum Perkuat Kedisiplinan dan Layanan

BPN

Sosialisasi SE Sekjen ATR/BPN No. 1/2026 untuk Dukung Peningkatan Kualitas Data Pertanahan

BPN

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

BPN

Tekankan Empat Poin Strategis dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan, Wamen Ossy: Sosialisasikan ke Jajaran di Daerah

BPN

Jalankan Amanat Perpres 12/2025, Menteri Nusron Minta Pemerintah Daerah di Jawa Barat Lakukan Revisi Rencana Tata Ruang

BPN

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

BPN

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun