Home / BPN

Rabu, 8 Juli 2026 - 19:15 WITA

Kantah Boalemo dan BPKH Gorontalo Gelar Koordinasi Data Inver PPTKH

BOALEMO (JM) – Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Boalemo melaksanakan kegiatan koordinasi data inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PPTKH) pada Senin (6/7). Agenda ini diselenggarakan secara kolaboratif bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo.

Kegiatan tersebut difokuskan untuk menyelaraskan data sekaligus memperkuat validasi informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah yang areanya berada di dalam kawasan hutan. Langkah koordinatif ini dinilai strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan, khususnya yang berkaitan erat dengan objek reforma agraria.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan dapat tercipta kesamaan persepsi serta keakuratan data yang kuat. Hasil dari koordinasi ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan serta penetapan tindak lanjut yang tepat ke depan.

Upaya tersebut juga berjalan beriringan dengan target pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat luas. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Kantor Pertanahan Boalemo Gelar Berbagai Lomba Peringati HUT ke-81 RI

BPN

Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Menteri Nusron: Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

BPN

Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan

BPN

Badan Pertanahan Boalemo Tuntaskan Target PTSL Tahun 2025 Sebanyak 520 Bidang

BPN

Berbagi di Bulan Suci Ramadan, Kementerian ATR/BPN Salurkan Bantuan untuk Pegawai Terdampak Bencana di Aceh

BPN

Sertipikat Tanah Hilang? Berikut Panduan Cara Mengurusnya

BPN

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Kepastian Hak Atas Tanah

BPN

Percepat Penuntasan PTSL, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi dengan Pemda Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Kecil