Home / BPN

Rabu, 28 Januari 2026 - 23:49 WITA

Dorong Iklim Investasi, Kantah Boalemo Percepat Verifikasi Lapangan PKKPR di Paguyaman

Boalemo (JM) – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo terus berkomitmen mendukung percepatan perizinan berusaha di daerah. Melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan, tim teknis melakukan peninjauan lapang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Rabu (28/1).

Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa setiap permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah memenuhi kriteria tata ruang yang berlaku.

Dengan terjun langsung ke lokasi, Kantah Boalemo memastikan validitas data lapangan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sesuai RTRW yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memvalidasi apakah rencana penggunaan tanah oleh pemohon selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo.

“Peninjauan ini adalah fondasi dalam penerbitan PKKPR agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan di masa depan,” ungkap perwakilan tim.

Diharapkan dengan pengawasan yang ketat sejak dini, pembangunan di wilayah Boalemo dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

BPN

Jadi Pembicara Kunci di Seminar DPP Golkar, Menteri Nusron: Reforma Agraria Upaya Mengurangi Kemiskinan

BPN

Pembangunan IKN Masuki Tahap 2, Sekjen Kementerian ATR/BPN Siapkan Regulasi Terkait SDM

BPN

Lepas 619 Taruna/i STPN untuk KKN Pertanahan, Wamen Ossy Sampaikan 3 Pesan Pedoman Kerja Lapangan

BPN

Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden

BPN

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

BPN

Kantor Pertanahan Boalemo Laksanakan Pengukuran Kadastral untuk Akurasi Data

BPN

BPN Gorontalo Gelar Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan Fungsional