Home / BPN

Rabu, 28 Januari 2026 - 23:49 WITA

Dorong Iklim Investasi, Kantah Boalemo Percepat Verifikasi Lapangan PKKPR di Paguyaman

Boalemo (JM) – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo terus berkomitmen mendukung percepatan perizinan berusaha di daerah. Melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan, tim teknis melakukan peninjauan lapang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Rabu (28/1).

Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa setiap permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah memenuhi kriteria tata ruang yang berlaku.

Dengan terjun langsung ke lokasi, Kantah Boalemo memastikan validitas data lapangan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sesuai RTRW yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memvalidasi apakah rencana penggunaan tanah oleh pemohon selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo.

“Peninjauan ini adalah fondasi dalam penerbitan PKKPR agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan di masa depan,” ungkap perwakilan tim.

Diharapkan dengan pengawasan yang ketat sejak dini, pembangunan di wilayah Boalemo dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan, Wamen Ossy Tegaskan Target Progresif di Akhir Maret 2026

BPN

Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

BPN

Kantor Pertanahan Boalemo Perbarui Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2026

BPN

Kantah Boalemo dan BPKH Gorontalo Gelar Koordinasi Data Inver PPTKH

BPN

ATR/BPN dan Kementerian UMKM Teken MoU, Dorong Pemanfaatan Sertipikat Tanah untuk Modal Usaha

BPN

Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Demi Keamanan dan Kemudahan Masa Depan

BPN

Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif

BPN

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN