JAKARTA(JM) – Sikap tegas yang diperlihatkan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ketika menerima Menteri Luar Negeri RRC, Wang Yi, di Pejambon, Rabu sore (13/1), diapresiasi kalangan akademisi di tanah air.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi mengingatkan kembali arti penting menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan Laut China Selatan dengan menghormati hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Dosen hubungan luar negeri dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, mengatakan, ketegasan Menlu Retno Marsudi memang perlu disampaikan langsung di hadapan Menlu China dengan harapan China mengkoreksi agresifitas yang mereka perlihatkan beberapa tahun belakangan ini.
“Kita berharap, pemerintahan Partai Komunis China di Beijing semakin menyadari bahwa agresifitas mereka telah memicu ketegangan dan mengganggu kedaulatan negara lain, dan semoga mereka semakin mengerti bahwa diperlukan upaya dan penghormatan bersama terhadap hukum internasional di kawasan,” ujar Teguh Santosa dalam keterangan.
Agresifitas China di perairan Laut China Selatan dimulai dengan klaim sepihak yang dilakukan China pada 2009 atas perairan yang mereka masukkan ke dalam wilayah yang dibatasi sembilan garis-putus atau dashed-lines.
Sebelum itu, di tahun 2006 China meningkatkan anggaran pertahanan berkali-kali lipat, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai sinyal konsolidasi kekuatan militer China.
Bukan Isu Baru
Teguh Santosa dalam keterangannya juga mengatakan bahwa nine dashed-lines bukan isu baru. Setelah Perang Dunia Kedua, klaim yang sama juga pernah disampaikan China. Saat itu China menggunakan sebelas garis-putus.
Namun, menurut pengampu mata kuliah politik di Asia Timur itu, civil war antara Partai Komunis China dan Kuomintang membuat obsesi atas nine dashed-lines terabaikan untuk sementara waktu.
Setelah PKC memenangkan perang saudara dan memaksa Kuomintang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, isu nine dashed-lines pun tidak segera muncul ke permukaan.
Daratan China yang dikuasai Partai Komunis China masih sibuk mengkonsolidasi diri. Sementara di saat bersamaan, PBB masih mengakui Republik China dan Kuomintang di Taiwan sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.
Kepercayaan diri PKC yang berkuasa di RRC mulai bangkit setelah normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat pada kurun 1971-1972, yang diikuti dengan pencopotan keanggotaan Taiwan di PBB dan berbagai lembaga multilateral lainnya.
Pun begitu, sampai babak ini, China masih belum menjadikan nine dashed-lines sebagai salah satu isu utama.
“RRC dan PKC semakin yakin setelah krisis moneter dan ekonomi di akhir 1990an, dan krisis yang sama di tahun 2008, mengganggu pondasi ekonomi negara-negara di kawasan,” ujar Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Apalagi, Amerika Serikat memutuskan untuk menutup dua pangkalan militer di Filipina, Subic Bay dan Clark Air Base, pada 1992, menjadikan kawasan di Laut China Selatan seakan ruang kosong,” masih ujar mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) itu.
Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu mencontohkan kasus yang terjadi antara Filipina dan China. Di tahun 2013 Filipina yang terganggu dengan agresifitas China mengajukan gugatan ke tribunal internasional Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda.
Namun China tidak menganggap ada gugatan itu, juga tidak menganggap ada keputusan PCA yang memenangkan Filipina. Sebaliknya, secara sepihak, China malah membangun pangkalan dipulau-pulau atol yang ada di kawasan itu.
Pesmistis China Mau Mengerti
Berdasarkan pengalaman Filipina itu, di sisi lain Teguh Santosa mengatakan, dirinya pesimistis China mau mengerti dan mau menganggap ketegasan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi.
Seperti telah diketahui dan tengah menjadi pembicaraan masyarakat, hanya beberapa jam setelah pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu China Wang Yi, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menemukan kapal milik China di perairan Selat Sunda.
Kapal itu dikenali sebagai kapal survei Xiang Yang Hong yang tengah melaju dengan kecepatan 10,9 knots menuju ke baratlaut. Menurut Bakamla, kapal Xiang Yang Hong mematikan automatic identification system (AIS) yang mereka miliki saat berada di perairan Natuna sehingga lolos memasuki wilayah Indonesia. Menurut penilaian Teguh, China berani bermain-main dengan Indonesia karena mengerti fragmentasi sikap Indonesia terhadap negara itu.
“China paham benar bahwa Indonesia menganggap mereka sebagai teman yang bisa diandalkan di tengah situasi ekonomi yang tidak baik dan pandemi Covid-19,” kata Teguh Santosa lagi.
“Di saat yang sama, China paham Indonesia tidak sungguh-sungguh memilih jalan kedaulatan untuk mengurangi dan menghilangkan ketergantungan akan hal-hal substansial pada negara lain. Jadi wajar kalau mereka tetap besar kepala,” demikian Teguh Santosa.(*)
